DPR Menyetujui Anggaran Untuk Universitas Islam Internasional DPR Menyetujui Anggaran Untuk Universitas Islam Internasional
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan Universitas Islam Internasional Indonesia untuk pengembangan Universitas Islam Internasional Indonesia. Ketua Komisi... DPR Menyetujui Anggaran Untuk Universitas Islam Internasional

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan Universitas Islam Internasional Indonesia untuk pengembangan Universitas Islam Internasional Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan DPR memiliki kesamaan bahwa pengembangan perguruan tinggi ini diinginkan sebagai bagian dari transformasi nilai-nilai Islam dan pembangunan bangsa.

“Alhamdulillah kita akhir-akhir ini mendapat penjelasan dari pemerintah bahwa posisi legalistiknya adalah universitas negeri, dengan sedikit keberuntungan ini akan menjadi komponen yang sangat vital dalam membangun peradaban Islam rahmatan lil alamin,” kata Ali yang ditemui usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (19/7).

Ali menjelaskan, untuk proses pendahuluan rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menuangkan anggaran sebesar Rp delapan miliar dari anggaran penuh yang dibutuhkan sebesar Rp 1,5 triliun. Rencananya, kisaran harga pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia tercakup dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018.

“Karena penempatannya adalah amerika serikat amerika maka mungkin ada kewajiban pemerintah untuk mengeksekusi karakteristik pemerintahnya, DPR dalam hal keuangan seharusnya mengganggu fungsi pengawasan,” kata Ali.

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memperoleh Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ali Taher dan personilnya untuk membicarakan status quo Universitas Islam Internasional Indonesia. Pertemuan tersebut berubah menjadi tambahan yang dihadiri oleh Menteri Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, dan Menteri Riset dan Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir.

Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla menyatakan, bahwa perguruan tinggi ini tidak selalu menjadi tempat penyebaran radikalisme yang harus ditentukan kurikulum dan dosen pemilihan sesuai dengan tujuan yang tepat. Reputasi universitas ini adalah Universitas Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *